Guru Berpolitik, Boleh atau Tidak?

https://ppkn.guruindonesia.id/
Guru Berpolitik, Boleh atau Tidak?
ppkn.guruindonesia.id - Tahun 2019 adalah tahun politik, dimana Indonesia yang merupakan Negara dengan Menganut sistem Demokrasi akan berpesta memilih dan menentukan siapa pemimpin negara ini kelak. Semua pihak dan elemen masyarakat terlibat dalam pesta Demokrasi 2019 ini, tidak di pungkiri salah satunya adalah dunia pendidikan. Walaupun dalam peraturannya bahwa dunia pendidikan tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis, akan tetapi dunia pendidikan menjadi target utama bagi para politisi-politisi di negara ini.

Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan guru masih menjadi sasaran janji politik. Salah satu sebabnya, suara mereka bisa mempengaruhi murid-muridnya di Sekolah.

Dalam masa kampanye ini pasangan calon capres-cawapres berusaha meraih simpati guru demi perolehan suara dalam pemilu mendatang. Misalnya dengan melontarkan wacana gaji guru akan naik menjadi Rp20 juta atau bahkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. 

“Artinya guru bisa memengaruhi murid secara langsung atau tidak langsung di dalam kelas. Sehingga ini menjadi hal yang strategis (perolehan suara pemilu).

Guru juga bisa berperan dalam politik melalui media sosial. Ia mencontohkan jika guru tersebut menjadi rujukan siswa dalam kekritisan atau memiliki pengikut yang cukup signifikan dalam media sosial, bisa jadi pilihan guru terhadap suatu calon pasangan capres-cawapres memengaruhi murid. 

Retno mengatakan ada 3,2 juta guru di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh politikus. “Membidik guru bukan hanya 3,2 juta suara tapi membidik puluhan juta suara lainnya. Sebab guru memiliki keluarga dan murid,” terang dia. 

Tak heran, lanjut Retno, para politikus akan terus menjadikan guru sebagai wadah potensial dalam politik, khususnya pemilu.

Pahlawan tanpa tanda jasa! Ya, itulah gelar yang disematkan kepada para guru, tak peduli itu guru  Swasta, guru yang telah menjadi PNS atau yang bertahun-tahun tetap menjadi honorer. Sebutan yang sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam. 

Guru, dalam KBBI diartikan sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan mengajar, mencari nafkah dengan mengajar, meskipun sebenarnya pengartian ini tidak terlalu tepat, sebab tidak semua guru itu mencari upah atau balas jasa berupa uang. Ini harus digarisbawahi. 

Seorang guru bukan cuma pengajar, tetapi dia adalah pendidik dan pembimbing. Mengajar hanyalah diutamakan untuk sebuah ilmu, tetapi mendidik mengutamakan akhlak dan budi pekerti, dimana nantinya seseorang yang berilmu harus bisa menerapkan ilmunya bagi kepentingan masyarakat dengan baik. Jangan sampai menjadi orang yang punya ilmu, pintar, tetapi ilmunya untuk 'memintari' orang lain. 
Puluhan tahun yang lalu, era Orde Baru, profesi guru dijadikan mesin politik salah satu Partai untuk mendulang suara, bukan hanya pada kaum guru, akan tetapi juga pada murid-muridnya yang kebanyakan buta akan politik. Saat itu, para murid diintimidasi secara halus dan terstruktur. 

Lalu, dilarangkah seorang guru berpolitik? Ataukah Boleh?. Sementara profesi guru terbagi menjadi 2, guru yang jelas PNS, dan guru non PNS. 

Dalam UU No. 43 tahun 1999 pada pasal 3 disebutkan, PNS harus memberikan pelayanan yang jujur, adil dan profesional.

Secara khusus pada ayat 2, undang-undang ini menyatakan “pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Bahkan, pada ayat 3, pegawai negeri sipil dilarang dengan tegas menjadi anggota dan/atau pengurus politik. Selain dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus, guru pegawai negeri sipil juga tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye.

Ini juga sesuai dengan surat edaran MenDikBud no 4 Tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil dalam kegiatan kampanye Pemilu 2004, apalagi dilakukan di dalam lingkungan kampus. Dilarang! 

Ini artinya jelas, seorang guru PNS TIDAK BOLEH melakukan kegiatan politik. 

Lantas bagaimana dengan para guru yang non PNS? Tidak ada larangan sama sekali. Cuma ada ketentuan moral yang melatarinya yaitu Jujur dan Adil. Semestinya seorang guru tidak berpihak. 
Jadi bagi siapapun juga yang berprofesi sebagai guru, janganlah memanfaatkan jabatan terjun langsung dalam politik praktis. Tetaplah jadi Pahlawan tanpa tanda jasa yang jujur, ikhlas dan adil demi terciptanya manusia-manusia Indonesia yang bersih hatinya, jiwanya, pikirannya, juga tindakannya, demi Indonesia. 

Teriring salam buat para guru Honorer. Tetaplah ikhlas berjuang. Yakinlah suatu ketika, kebahagiaan itu akan datang. 

Terima kasih telah membaca artikel ini, semoga bermanfaat dan berikan komentar sarannya.

0 Response to "Guru Berpolitik, Boleh atau Tidak?"

Post a Comment

Silahkan beri komentar yang relevan dan membangun.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel